SIGLI – Ribuan tenaga kesehatan (nakes) berstatus honorer dari 26 puskesmas di Kabupaten Pidie menggelar aksi protes di Gedung DPRK Pidie, Senin (6/1/2025). Mereka menyuarakan kekecewaan atas minimnya kuota penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi tenaga kesehatan tahun 2024.
Aksi ini diawali dengan kedatangan ribuan nakes, mayoritas wanita, ke Kantor Bupati Pidie. Di lokasi tersebut, mereka sempat bertemu dengan Pj Bupati Pidie, Samsul Azhar. Namun, karena hasil pertemuan tidak sesuai harapan, para nakes melanjutkan aksi ke Gedung DPRK Pidie.
Dalam aksinya, para nakes membawa spanduk bertuliskan berbagai bentuk protes, seperti:
•“Kami Butuh Kepastian Bukan Sekedar Janji Dari Pemerintah.”
•“Selesaikan Lebih Dahulu Penerimaan PPPK Tahap I, Sebelum Terima PPPK Tahap II.”
•“Belasan Tahun Kami Mengabdi, Tapi Untuk Tidak Dibuka Formasi.”
Aksi ini mendapat pengamanan dari personel Polres Pidie. Para pendemo juga secara bergantian menyampaikan orasi kepada anggota DPRK Pidie.
Minimnya Kuota PPPK untuk Nakes
Koordinator Aksi Forum Nakes Kabupaten Pidie, Rafidah Hanum, menjelaskan bahwa kuota formasi PPPK untuk nakes pada tahun 2024 sangat minim.
“Kuota yang diterima untuk formasi nakes hanya satu orang perawat dan satu orang bidan. Padahal, jumlah tenaga kesehatan honorer sangat banyak,” ungkap Rafidah di Gedung DPRK Pidie.
Ia juga menyampaikan bahwa selama bertahun-tahun para nakes hanya mengandalkan jerih payah yang dibayar melalui patungan PNS nakes.
“Namun, pengabdian kami melayani masyarakat ternyata tidak dihargai pemerintah. Buktinya, jatah PPPK yang diterima tahun 2024 sangat minim,” tambahnya.
Rafidah menegaskan bahwa mendatangi DPRK adalah langkah terakhir bagi para nakes untuk menyampaikan aspirasi mereka. “Kami tidak tahu lagi harus mengadu ke mana, karena penerimaan PPPK 2024 sangat mengecewakan,” katanya.
Dukungan DPRK untuk Aspirasi Nakes
Wakil Ketua II DPRK Pidie, Teuku Saifullah, mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam penambahan kuota PPPK.
“Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai 80 persen digunakan untuk membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Kondisi ini memang harus menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Saifullah berjanji akan memperjuangkan keluhan para nakes. “Kami akan berupaya sebaik mungkin agar aspirasi tenaga kesehatan ini mendapat perhatian serius dari pemerintah,” tuturnya.
Berdasarkan database, jumlah tenaga kesehatan honorer di 26 puskesmas Kabupaten Pidie mencapai sekitar 2.000 orang. Angka tersebut belum termasuk nakes honorer di RSUD Tgk Chik Di Tiro dan RSUD Tgk Abdullah Syafi’i Beureunuen.
Aksi ini menjadi pengingat akan pentingnya penghargaan terhadap pengabdian para nakes honorer yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. (*).
