Semenjak terpilihnya Presiden Prabowo hingga pelantikan nya pada 20 Oktober 2024 beliau selalu menyampaikan beberapa program prioritas selama periode ia menjabat, salah satu program prioritas tersebut adalah ketahanan pangan, dimana petani menjadi salah satu objek utama dalam menyukseskan program tersebut.
Namun hal tersebut terjadi berbeda di Aceh utara sebagai daerah agraris yang dimana 60% lebih masyarakat nya mencari kehidupan di pertanian, sejak 2020 mereka kesulitan untuk membajak sawahnya, terutama di 8 kecamatan Aceh Utara yakni Meurah Mulia, Nibong, Samudera, Syamtalira Aron, Tanah Luas, Syamtalira Bayu, Matangkuli, dan Lhoksukon, serta 1 kecamatan di Kota Lhokseumawe, dikarenakan bendungan krueng pase rusak, yang merupakan bendungan utama dalam menampung banjir dan mengaliri persawahan masyarakat selama ini, sehingga hampir 5 tahun masyarakat di 9 kecamatan ini tidak bisa membajak sawahnya dan otomatis tidak bisa ikut menyukseskan program ketahanan pangan presiden Prabowo.
Menanggapi isu esensial tersebut, Muhammad Fadli selaku Sekretaris Umum HMI Badko Aceh yang juga putra Aceh Utara ini memberikan keterangan tertulisnya kepada wartawan, rabu (27 Agustus 2025).
Muhammad Fadli menyebutkan “Sejak empat tahun terakhir, bendungan itu tidak berfungsi optimal karena mengalami kerusakan berat. Ketiadaan air menyebabkan ribuan petani kehilangan musim tanam secara berulang.
Padahal kita lihat Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR sudah menggulirkan proyek rehabilitasi besar dengan dana APBN untuk perbaikan bendungan krueng pase tersebut, Proyek tahap pertama dimulai pada 12 Oktober 2021, dengan nilai kontrak sebesar Rp 44,8 miliar yang dikerjakan oleh PT Rudi Jaya asal Sidoarjo, Jawa Timur. Namun, proyek tersebut gagal diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan hingga 30 Desember 2022, menurut informasi yang kami terima Kontraktor sebelumnya tidak mampu menuntaskan pekerjaan. Maka proyek diputus kontraknya”.
“Akibat keterlambatan itu, lahan pertanian di kawasan irigasi Krueng Pase tidak bisa ditanami secara maksimal sejak 2021. Bahkan, sebelum proyek dimulai pun, jaringan irigasi ini sudah bermasalah dan tidak mampu mengaliri lahan petani. Kini, proyek tersebut dilanjutkan oleh kontraktor baru, PT Casanova Makmur Perkasa, dengan nilai kontrak Rp 22,8 miliar, proyek ini ditargetkan selesai tahun ini. Namun kita lihat, progres lapangan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat. Sebelumnya juga Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I sudah menjanjikan proyek ini untuk selesai dan dioperasikan pada awal tahun 2025, namun sampai saat ini masih nihil”.
“Proyek ini sangat vital bagi pertanian di Aceh Utara, yang mengairi 9.174 hektare sawah di delapan kecamatan, dan satu kecamatan di Lhokseumawe, tertundanya penyelesaian bendung ini menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat signifikan bagi, kita mmempertanyakan komitmen dan keseriusan pihak terkait dalam memastikan proyek ini selesai tepat waktu. Sudah lima tahun petani tidak dapat menggarap sawah mereka karena kurangnya pasokan air yang memadai, padahal Wamen PUPR dan Menteri Pertanian juga sudah pernah turun langsung melihat kondisi Aceh Utara, perkiraan kami keterlambatan proyek ini telah menyebabkan kerugian yang sangat besar, mencapai lebih dari Rp 250 miliar per musim tanam, atau total Rp 2,5 triliun dalam lima tahun terakhir, dengan rata-rata produksi padi yang mencapai 5,5 ton per hektare, petani di Aceh Utara biasanya memperoleh pendapatan sekitar Rp 27,5 juta per hektare per musim tanam, dalam kondisi normal, petani dapat menanam dua kali dalam setahun. Namun, karena irigasi yang belum berfungsi, lebih dari sepuluh musim tanam telah terlewat tanpa hasil, ini berdampak langsung pada ekonomi daerah dan kesejahteraan ribuan keluarga petani”.
Fadli juga melanjutkan “kami meminta Presiden Prabowo memberikan atensi dan supervisi khusus terkait penyebab sampai saat ini proyek rehabilitasi krueng pase ini belum selesai, karna yang menjadi korban disini langsung masyarakat grassroot, yang berharap kehidupan sehari-harinya di bidang pertanian, dan ini juga menghambat suksesi program ketahanan pangan presiden Prabowo di Aceh Utara, karna para petani lumpuh, tidak bisa bertani, air mata kekecewaan mereka menetes di tengah program ketahanan pangan pemerintah pusat, kami meminta Presiden juga agar memerintahkan Aparat Penegak Hukum agar memeriksa perusahaan sebelumnya yang tidak bisa menyelesaikan proyek rehabilitasi krueng pase ini, sehingga harus di tender ulang, kami percaya presiden Prabowo bisa memberikan solusi kongkrit untuk permasalahan para petani di Aceh Utara ini, tutup Fadli “.
