Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) jalani asesmen usulan pembukaan Program Studi Hukum jenjang Doktor (S3) yang dilaksanakan secara hybrid di Ruang Dekanat Fakultas Hukum, Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, Kamis (17/7/2025). Kegiatan ini menjadi salah satu langkah monumental menuju pengembangan pendidikan hukum tingkat lanjut di Aceh.
Asesmen dilakukan oleh Direktorat Kelembagaan Ditjen Pendidikan Tinggi, dengan menghadirkan dua asesor yaitu Prof. Dr. Isis Ikhwansyah M.H, CN dari Universitas Padjadjaran dan Prof. Dr. Muhammad Akib M.Hum dari Universitas Lampung.
Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat struktural kampus, di antaranya Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Azhari, Asean.Eng, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Dr. Mukhlis, Kepala Biro AKPK Dr. T. Nazaruddin, Kepala LP3M Ir. Syamsul Bahri M.Sc, serta Dekan Fakultas Hukum Dr. Faisal, para wakil dekan, ketua jurusan, kaprodi, dan tim pengusul pembukaan program doktoral.
Perwakilan dari Direktorat Kelembagaan, Osvaldo Sativa Amastha, menjelaskan bahwa asesmen dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian data yang diusulkan, termasuk kurikulum, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana pendukung.
“Kami melakukan pemotretan terhadap kesiapan institusi secara menyeluruh. Kami ingin memastikan bahwa pembukaan program ini memang layak secara akademik dan administratif. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari menjaga mutu pendidikan tinggi di Indonesia,” ujar Osvaldo.
Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah XIII, Dr. Rizal Munadi, mengapresiasi langkah Universitas Malikussaleh yang telah sampai pada tahap visitasi, meski dilakukan secara daring. Ia menyebut langkah ini sebagai sejarah penting bagi Unimal.
“Saya sangat mengapresiasi Unimal karena program doktor di Aceh masih sangat terbatas. Jika berhasil dibuka, ini akan menjadi tonggak baru dalam peningkatan kualitas SDM di Aceh. Saya berharap program ini menjadi magnet baru bagi pengembangan ilmu hukum di wilayah barat Indonesia,” ungkap Rizal.
Rektor Universitas Malikussaleh, Prof. Dr. Herman Fithra, Asean Eng, dalam sambutannya menyampaikan bahwa berdirinya Unimal erat kaitannya dengan semangat membangun perdamaian melalui pendidikan.
“Unimal didirikan bukan semata-mata sebagai institusi akademik, tetapi sebagai respons terhadap konflik berkepanjangan di Aceh. Pendidikan adalah jalan menuju perdamaian dan kemajuan. Kini, dengan mengusulkan program doktor hukum, kami melangkah ke fase baru: membangun kemandirian ilmiah di tengah masyarakat,” terang Prof. Herman.
Ia juga menambahkan bahwa Unimal merupakan satu dari sembilan perguruan tinggi di Indonesia yang menjalin kerja sama strategis dengan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
“Kami sangat berharap dukungan dari berbagai pihak, khususnya dari institusi penegak hukum, untuk bersama-sama membangun kualitas lulusan hukum yang unggul dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” imbuhnya.
Selanjutnya, Prof. Jamaludin menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap usulan program doktor, mulai dari kelengkapan kurikulum hingga kesiapan dosen pengampu. Ia menekankan pentingnya kesinambungan antara visi institusi dan rencana prodi.
Dekan Fakultas Hukum Unimal, Dr. Faisal, menyampaikan optimismenya terhadap hasil asesmen ini.
“Kami telah mempersiapkan dengan sangat serius, dari sisi akademik maupun sarana pendukung. Kami yakin bahwa hadirnya program Doktor Hukum akan menjadikan Fakultas Hukum Unimal sebagai pusat kajian hukum unggul di wilayah barat Indonesia,” tuturnya.
Dalam asesmen ini, turut hadir secara daring dari Direktorat Kelembagaan: Mukhamad Najib, Deny Kurniawan, Henriette Minerva Wenno, Siti Labiba Fatin, Dwi Rosmalasari, Lingga Kresna A., Dewi Paska Situmorang, Sefryan Daru S., Stephanus Danang, Ade Dwi Pradipta, Mey Meiliana, Abdul Rosid, dan Marwanto.
