Pidie Jaya – Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pidie Jaya yang digelar di Aula Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Bireuen, Kamis (12/6/2025), mulai menuai sorotan dari masyarakat lokal.
Pasalnya, ketua DPD yang dilantik, Muslem Marzuki, diketahui bukan berasal dari Pidie Jaya, dan hal ini menimbulkan pertanyaan dari kalangan pemerhati pertanian daerah.
Pemerhati Petani: Kenapa Bukan Orang Lokal?
Fauzi, seorang pemerhati petani di Pidie Jaya, mempertanyakan alasan di balik penunjukan figur dari luar daerah sebagai nakhoda organisasi petani lokal.
“Pidie Jaya punya banyak tokoh petani yang paham karakter daerah dan dekat dengan petani di lapangan. Kenapa justru orang luar yang dipilih sebagai ketua?” ujarnya.
Fauzi menilai organisasi seperti Tani Merdeka seharusnya mengakar di daerah dan dipimpin oleh orang yang mengenal kondisi lokal secara langsung.
“Petani butuh pemimpin yang bisa ditemui kapan saja, yang mereka kenal dan percaya. Ini soal keterwakilan dan efektivitas kepemimpinan,” tambahnya.
Fauzi menyampaikan harapannya agar struktur kepengurusan DPD Tani Merdeka Pidie Jaya dapat segera dikaji ulang secara terbuka dan inklusif.
“Kami mendorong agar DPW melakukan evaluasi dan membuka ruang musyawarah yang lebih luas dengan petani lokal. Kami ingin DPD ini benar-benar mencerminkan suara petani Pidie Jaya,” tegasnya.
Ia berharap, setelah pelantikan ini, ada keberanian dari organisasi untuk memperbaiki kekeliruan secara elegan dan terbuka, demi memperkuat legitimasi organisasi di mata petani.
Menanggapi kritik tersebut, Razali penerima mandat pembentukan DPD Tani Merdeka Pidie Jaya, yang juga tercantum dalam struktur sebagai pembina, menyampaikan bahwa struktur pengurus yang dilantik sebenarnya hanya bersifat sementara.
“Kami pada waktu itu menyusun struktur tersebut hanya untuk sementara, sembari melihat dan mempertimbangkan sosok yang paling tepat untuk menjadi ketua,” jelasnya.
Namun tanpa konfirmasi lebih lanjut, struktur sementara itu justru dibawa ke pelantikan dan disahkan secara resmi.
“Yang terjadi malah SK sementara itu yang dilantik. Saya sendiri tidak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Tidak ada pemberitahuan bahwa struktur itu akan langsung disahkan,” tutupnya.
